SIWAS - Whistleblowing System

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

Vira

Virtual Assistant Pengadilan Negeri Sengkang merupakan layanan informasi via Whatsapp AutoRespond yang bisa diakses 24/7

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sengkang

Masuk SIPP

Formulir Permohonan Berperkara

Berikut contoh surat permohonan/gugatan/gugatan sederhana/perubahan nama sendiri atau anak/penunjukan wali dan lain sebagainya

Lebih Lanjut

SMAP

Pengadilan Negeri Sengkang berkomitmen melakukan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanpa Korupsi, Kolusi, Nopetisme, Suap, Gratifikasi dan Percaloan.

Pos Bantuan Hukum

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Lebih Lanjut

Mendukung Aksesibilitas Difabel

Situs Pengadilan Negeri Sengkang memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

Lebih Lanjut

Direktori Putusan

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Sengkang

Lebih Lanjut

Small Claim Court

Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Lebih Lanjut

JDIHN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat..

Lebih Lanjut

Unit Pengendalian Gratifikasi

UPG adalah Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditunjuk melakukan pengelolaan pengendalian gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.